Dinas Permukiman dan Perumahan

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bank Dunia Mulai Melirik Pembangunan Perumahan di Jawa Barat

Setelah sekian lama tidak meluncurkan program perumahan di Indonesia, Bank Dunia melalui IBRD mulai tahun ini mencoba untuk meluncurkan program pengembangan perumahan. Sebagai langkah awal dilakukan kajian secara umum pembangunan yang terjadi di lapangan, sebagai pilot projectnya adalah Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kementrian Negara Perumahan Rakyat, Iskandar pada kunjungannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Tim IBRD yang dipimpin oleh Peter. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah, Ir. Lex Laksamana.

Selanjutnya akan dilakukan diskusi lebih detil dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat atau ke depan menjadi Dinas Permukiman dan Perumahan. Pada kesempatan tersebut dipaparkan juga program pembangunan perumahan dan permukiman di Jawa Barat oleh Kasubdin Permukiman, Ir. Enoch Djumhana, dan lebih detil disampaikan pengembangan perumahan Lingkungan Bermartabat. (IS) 

Forum Jasa Konstruksi Jawa Barat 2008

Tingkatkan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang sehat dan beretika merupakan tema pelaksanaan Forum Jasa Konstruksi Jawa Barat 2008 yang berlangsung dengan lancar kemarin Rabu (12/11). Acara tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang dibuka oleh Kasubdin Jasa Konstruksi, Ir. Nugraha Abdurahman, MT, yang mewakili Sekretaris Daerah.

Dalam sambutannya, ditekankan bahwa acara forum ini merupakan momen penting bagi masyarakat jasa konstruksi untuk bertukar pikiran sekaligus memberikan solusi segala permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan dan pengembangan jasa konstruksi di Jawa Barat. Visi Jawa Barat tahun 2010 sebagai provinsi termaju dan mitra terdepan ibukota bukan hanya slogan semata, tetapi harus mampu diwujudkan melalui pengembangan jasa konstruksi yang pada akhirnya akan menghasilkan produk konstruksi yang berkualitas sebagai pendukung pembangunan sector lainnya. Masih banyak permasalahan yang muncul terutama makin maraknya persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan tender ditandai dengan penawaran yang jauh di bawah pagu atau HPS.

Acara berlangsung dalam satu hari penuh dan diikuti oleh seluruh masyarakat jasa konstruksi dari berbagai unsur seperti yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu unsur asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, asosiasi barang, perguruan tinggi, pakar, pemerintahan, LSM, dan lain-lain.(IS)

Rumah Adalah Kebutuhan Minimal Bagi Umat Manusia

(Jum’at, 7 Nop 2008, IS). Dalam rangka peresmian atau peletakan batu pertama pembangunan Rusunami Sanggar Hurip yang dihadiri oleh Menteri Perumahan Rakyat dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan minimum yang harus dimiliki oleh umat manusia. Hal ini sesuai pula dengan sunnah Rasul yang menyebutkan bahwa tanda-tanda kebahagian ada 4 yaitu pertama punya pasangan hidup yang pas, kedua mempunyai rumah yang layak, ketiga memiliki kendaraan yang nyaman dan keempat tinggal di lingkungan yang sehat. Selanjutnya untuk sebuah rumah seyogyanya dirancang minimal 3 kamar, yaitu untuk pemilik rumah (orang tua), anak laki-lai dan anak perempuan. Sehingga persemaian budaya dan perkembangan kehidupan dapat berjalan sesuai kaidahnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka rumah susun yang akan dikembangkan di perkotaan melalui program 1000 tower oleh pemerintah pusat, selayaknya dirancang sedemikian rupa supaya penghuni dapat tinggal dengan nyaman dan layak. Program ini didukung sangat kuat oleh pemerintah daerah mengingat terbatasnya lahan di Jawa Barat ini terutama di wilayah perkotaan di sisi lain penduduk terus bertambah. Selain itu, konsep hunia vertical memerlukan perubahan budaya yang cukup signifikan, oleh sebab itu diperlukan sosialisasi yang inten kepada calon penghuni supaya mampu menjaga kelestarian lingkungan hunian maupun sosialnya. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten/Kota adalah penempatan ijin pembangunan lokasinya harus mengikuti rencana tata ruang kota yang sudah ditetapkan terutama untuk menghindari dampak lingkungan yang negative.

Sementara itu Menteri Perumahan Rakyak menjelaskan bahwa program 1000 tower hampir setengahnya dialokasikan di Jawa Barat, terutama di wilayah Jabotabek. Bagi para pengembang selain hanya semangat membangun juga ikut mensosialisasikan makna program rusunami kepada masyarakat, harmonisasi dengan masyarakat sekitar pembangunan dan lingkungannya. Diharapkan tahun depan sudah mulai beroperasi. 

Organisasi Perangkat Daerah Baru di Pemprov Jawa Barat Mulai Januari 2009

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyusun dan membahasnya dengan pihak legislative. Proses tersebut sudah berlangsung sejak awal tahun 2008 dan berakhir tanggal 22 Oktober 2008 lalu, selanjutnya proses dilanjutkan dengan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri. Biro Organisasi yang mengkoordinasikan penyusunan OPD ini kemarin Rabu (5/11) melakukan sosialisasi OPD baru di Bapeda yang dihadiri oleh seluruh kepala SKPD dan diberikan arahan langsung dari Sekretaris Daerah, Lex Laksamana.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan bahwa Raperda OPD sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dan mendapatkan rekomendasi dari Departemen Dalam Negeri, sehingga saat ini prosesnya adalah tinggal penandatangan oleh Gubernur. Oleh sebab itu, seluruh SKPD terkait segera menyusun TUPOKSI OPD baru dan program tahun 2009 sesuai OPD/Tupoksi yang baru. Terkait dengan OPD baru juga pengaturan personil dari mulai top manager sampai staf akan diberlakukan perputaran/mutasi. Beliau menambahkan agar seluruh pegawai dan pejabat jangan resah, mutasi terjadi merupakan hal yang biasa. Bahkan menurut penelitian menduduki jabatan dalam suatu bidang sebaiknya tidak lebih dari 5 tahun karena grafik prestasinya makin lama makin menurun. Diharapkan pengaturan pengisian jabatan akan dilakukan sebelum bulan Januari 2009. (IS) 

Wakil Gubernur Jawa Barat : “Percepat Rencana Pembangunan TPA Nambo”

(Bogor, 6/11, IS). Permasalahan penanganan sampah di wilayah Bogor-Depok sudah mulai tidak tertangani dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan oleh pemerintah daerah dan belum besarnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Sebagai antisipasi penanganan ke depan perlu dilakukan secara bersama atau dikenal dengan istilah Pengelolaan Sampah Regional (Bogor-Bogor-Depok/Bobodep).

Sebagai fasilitor dalam penanganan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintahan adalah pemerintah provinsi. Melalui Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat (P3JB) Pemprov Jawa Barat terus menyiapkan dan mengembangkan penanganan persampahan di Jawa Barat, salah satunya adalah wilayah Bobodep ini. Lokasi yang direncanakan adalah di Nambo. Kemarin, Rabu (5/11) Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf, melakukan peninjauan kesiapan lokasi dan perencanaan. Dalam kunjungannya yang didampingi oleh Kepala Dinas Tarkim Jawa Barat, DR.Ir. Sjaefuddin Mamun, Kepala Pusat P3JB, Ir. Nana Priatna serta diikuti pula oleh Sekda Kabupaten Bogor dan jajarannya, dan perwakilan dari Indocement, menekankan bahwa semua kegiatan yang termasuk dalam proses pesiapan dan perencanaan harus segera diselesaikan tahun 2008 dan 2009 ini. Sebagai alternative pembiayaan pembangunan akan ditawarkan ke pihak swasta/investor dan direncanakan melalui pelelangan yang dimulai tahun 2009 nanti. Sehingga tahun 2010 TPA Nambo sudah mulai beroperasi.

Peran swasta sebetulnya saat ini sudah mulai masuk yaitu dengan bantuan PT.Indocement dalam membangun jalan masuk sepanjang 2,5 Km sedangkan sisanya 5 Km akan dibangun oleh pemerintah. Namun jika memungkinkan pembiayaannya akan ditawarkan ke investor(IS). 

Page 10 of 44

You are here