Dinas Permukiman dan Perumahan

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rumah Adalah Kebutuhan Minimal Bagi Umat Manusia

(Jum’at, 7 Nop 2008, IS). Dalam rangka peresmian atau peletakan batu pertama pembangunan Rusunami Sanggar Hurip yang dihadiri oleh Menteri Perumahan Rakyat dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan minimum yang harus dimiliki oleh umat manusia. Hal ini sesuai pula dengan sunnah Rasul yang menyebutkan bahwa tanda-tanda kebahagian ada 4 yaitu pertama punya pasangan hidup yang pas, kedua mempunyai rumah yang layak, ketiga memiliki kendaraan yang nyaman dan keempat tinggal di lingkungan yang sehat. Selanjutnya untuk sebuah rumah seyogyanya dirancang minimal 3 kamar, yaitu untuk pemilik rumah (orang tua), anak laki-lai dan anak perempuan. Sehingga persemaian budaya dan perkembangan kehidupan dapat berjalan sesuai kaidahnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka rumah susun yang akan dikembangkan di perkotaan melalui program 1000 tower oleh pemerintah pusat, selayaknya dirancang sedemikian rupa supaya penghuni dapat tinggal dengan nyaman dan layak. Program ini didukung sangat kuat oleh pemerintah daerah mengingat terbatasnya lahan di Jawa Barat ini terutama di wilayah perkotaan di sisi lain penduduk terus bertambah. Selain itu, konsep hunia vertical memerlukan perubahan budaya yang cukup signifikan, oleh sebab itu diperlukan sosialisasi yang inten kepada calon penghuni supaya mampu menjaga kelestarian lingkungan hunian maupun sosialnya. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten/Kota adalah penempatan ijin pembangunan lokasinya harus mengikuti rencana tata ruang kota yang sudah ditetapkan terutama untuk menghindari dampak lingkungan yang negative.

Sementara itu Menteri Perumahan Rakyak menjelaskan bahwa program 1000 tower hampir setengahnya dialokasikan di Jawa Barat, terutama di wilayah Jabotabek. Bagi para pengembang selain hanya semangat membangun juga ikut mensosialisasikan makna program rusunami kepada masyarakat, harmonisasi dengan masyarakat sekitar pembangunan dan lingkungannya. Diharapkan tahun depan sudah mulai beroperasi. 

Organisasi Perangkat Daerah Baru di Pemprov Jawa Barat Mulai Januari 2009

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyusun dan membahasnya dengan pihak legislative. Proses tersebut sudah berlangsung sejak awal tahun 2008 dan berakhir tanggal 22 Oktober 2008 lalu, selanjutnya proses dilanjutkan dengan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri. Biro Organisasi yang mengkoordinasikan penyusunan OPD ini kemarin Rabu (5/11) melakukan sosialisasi OPD baru di Bapeda yang dihadiri oleh seluruh kepala SKPD dan diberikan arahan langsung dari Sekretaris Daerah, Lex Laksamana.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan bahwa Raperda OPD sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dan mendapatkan rekomendasi dari Departemen Dalam Negeri, sehingga saat ini prosesnya adalah tinggal penandatangan oleh Gubernur. Oleh sebab itu, seluruh SKPD terkait segera menyusun TUPOKSI OPD baru dan program tahun 2009 sesuai OPD/Tupoksi yang baru. Terkait dengan OPD baru juga pengaturan personil dari mulai top manager sampai staf akan diberlakukan perputaran/mutasi. Beliau menambahkan agar seluruh pegawai dan pejabat jangan resah, mutasi terjadi merupakan hal yang biasa. Bahkan menurut penelitian menduduki jabatan dalam suatu bidang sebaiknya tidak lebih dari 5 tahun karena grafik prestasinya makin lama makin menurun. Diharapkan pengaturan pengisian jabatan akan dilakukan sebelum bulan Januari 2009. (IS) 

Wakil Gubernur Jawa Barat : “Percepat Rencana Pembangunan TPA Nambo”

(Bogor, 6/11, IS). Permasalahan penanganan sampah di wilayah Bogor-Depok sudah mulai tidak tertangani dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan oleh pemerintah daerah dan belum besarnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Sebagai antisipasi penanganan ke depan perlu dilakukan secara bersama atau dikenal dengan istilah Pengelolaan Sampah Regional (Bogor-Bogor-Depok/Bobodep).

Sebagai fasilitor dalam penanganan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintahan adalah pemerintah provinsi. Melalui Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat (P3JB) Pemprov Jawa Barat terus menyiapkan dan mengembangkan penanganan persampahan di Jawa Barat, salah satunya adalah wilayah Bobodep ini. Lokasi yang direncanakan adalah di Nambo. Kemarin, Rabu (5/11) Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf, melakukan peninjauan kesiapan lokasi dan perencanaan. Dalam kunjungannya yang didampingi oleh Kepala Dinas Tarkim Jawa Barat, DR.Ir. Sjaefuddin Mamun, Kepala Pusat P3JB, Ir. Nana Priatna serta diikuti pula oleh Sekda Kabupaten Bogor dan jajarannya, dan perwakilan dari Indocement, menekankan bahwa semua kegiatan yang termasuk dalam proses pesiapan dan perencanaan harus segera diselesaikan tahun 2008 dan 2009 ini. Sebagai alternative pembiayaan pembangunan akan ditawarkan ke pihak swasta/investor dan direncanakan melalui pelelangan yang dimulai tahun 2009 nanti. Sehingga tahun 2010 TPA Nambo sudah mulai beroperasi.

Peran swasta sebetulnya saat ini sudah mulai masuk yaitu dengan bantuan PT.Indocement dalam membangun jalan masuk sepanjang 2,5 Km sedangkan sisanya 5 Km akan dibangun oleh pemerintah. Namun jika memungkinkan pembiayaannya akan ditawarkan ke investor(IS). 

Komisi V DPR RI Siap Mendukung Usaha Pemprov Jawa Barat

Dalam rangka reses anggota DPR RI khususnya Komisi V yang membidangi masalah infrastruktur, melakukan kunjungan resesnya ke Provinsi Jawa Barat. Rangkaian acara dilakukan dari mulai kunjungan ke lapangan sampai pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Pertemuan berlangsung di Ruang Basement Gedung Sate, Jl. Diponegoro Bandung dimulai pukul 20.00. Acara diikuti oleh rombongan DPR RI dan mitra kerjanya seperti Dept. PU, Menpera dan Dept Perhubungan. Sedangkan Gubernur Jawa Barat didampingi oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Lex Laksamana, Asisten perekonomian, Asisten pelayanan social, Kadis Bina Marga, Kadis Tarkim, Kadis PSDA, Kepala BPLHD dll.

Dalam pandangannya, Komisi V yang dipimpin oleh Yosef mempertanyakan kesiapan Pemprov dalam pembanguna infrastruktur, terutama proyek-proyek yang bersifat strategis seperti Waduk Jati Gede, Jalan Tol Cisumdawu dan Soreja, Bandara Kertajati, Pelabuhan Cilamaya dan pengelolaan sampah. Sampai saat ini semua proyek tersebut masih terkendali berbagai hal seperti pembebasan lahan, kewenangan pemprov, pembiayaan dan lain-lain.

Hal lain yang mengemuka adalah kucuran DAK dari Pusat ke Pemprov Jawa Barat selama 2 tahun terakhir tidak ada (Rp. 0,-). Kondisi ini disebabkan karena penilaian fiscal menurut Dept. Keuangan Provinsi Jawa Barat dianggap mampu. Menurut Gubernur Jawa Barat hal itu keliru, karena nilai PAD sekitar Rp. 6 Triliun tersebut di provinsi lain pun sama namun bedanya Jawa Barat dibebani penduduk yang cukup besar, sehingga hal ini tidak proporsional. Harapannya penilaian tersebut ada perubahan sehingga ke depan Pemprov Jawa Barat bisa mendapat dana DAK. Masalah tersebut ditanggapi oleh Komisi V dengan perlunya usaha yang lebih gigih dari Pemprov untuk melobi ke tingkat pusat baik eksekutif maupun DPR RI, karena hampir semua pucuk pimpinan di tingkat pusat berasal dari Jawa Barat. Namun demikian, dengan melihat kondisi dan posisi Jawa Barat sebagai muka dari Ibu Kota Negara, Komisi V merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memperjuangkan pembangunan di Jawa Barat ini. Acara dilanjutkan keesokan harinya ke lapangan diantaranya adalah akan mengunjungi Rusunawa di Cingised. (IS)

Pemprov Jawa Barat dan Departemen Perhubungan Bentuk Tim Pesiapan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas perhubungan di Jawa Barat, disepakati antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Departemen Perhubungan akan membentuk Tim Persiapan pembangunan infrastruktur perhubungan. Hal ini mengemuka dalam pertemuan khusus antara Gubernur Jawa Barat, Heryawan dengan Menteri Perhubungan, Jum’at (31/10) di Ruang Kerja Menteri Perhubungan Jalan Merdeka Barat.

Pertemuan berlangsung tertutup dan terbatas. Gubernur Jawa Barat didampingi oleh Asisten Perekonomian, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Tarkim, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Kepala Biro Pengendalian Program.

Beberapa program yang diusulkan oleh Pemprov Jawa Barat diantaranya antaranya adalah Bandara Kertajati, jalur kereta api dan pelabuhan Cilamaya. Pada prinsipnya pemerintah pusat akan mendukung selama segalanya sudah melalui persiapan yang matang baik dari sisi legal, teknis maupun ekonomis. Oleh sebab itu salah satu bentuk dukungan sementara dari pemerintah pusat adalah membentuk tim persiapan yang bertugas untuk mengkaji segala sesuatunya sebelum pelaksanaan pembangunan.(IND) 

Page 10 of 44

You are here