Dinas Permukiman dan Perumahan

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Dasar Hukum

DASAR HUKUM


Umum :

  1. UU No. 11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat
  2. Perda No. 15/2000, Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat
  3. Perda No. 5/2002, Perubahan Perda No. 15/2000
  4. SK Gubernur No. 47/2001, Tupoksi dan Rincian Tugas Unit Distarkim
  5. SK Gubernur No. 59/2002, Tupoksi dan Rincian Tugas UPTD Distarkim (BPMKL)
  6. Pergub Tentang perubahan dari Distarkim menjadi Diskimrum
  7. Pergub Jawa Barat Nomor  41 Tahun2009 Tupoksi dan Rincian Tugas Unit Diskimrum
  8. UU No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
  9. UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2001, tentang Penyusunan Tugas Pembantuan
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerinth, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


Sektor Prasarana Wilayah :

  1. UU No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. UU No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2005, tentang Sistem Penyediaan Air Minum
  4. UU No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah


Sektor Perumahan dan Permukiman:

  • UU No. 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman


Sektor Tata Ruang :

  • UU No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang


Dasar Hukum, Sektor Tata Ruang :

  1. UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan..
  2. UU No. 7/2004 Tentang Sumber daya Alam.
  3. UU No. 38/2004 Tentang Jalan.
  4. UU No. 24/2007 Tentang Bencana Alam.
  5. UU No. 25/2007 Tentang Pnanam Modal.
  6. PP No. 35/1991 Tentang Sungai.
  7. PP No. 69/1996 Tentang Buntuk dan Tata cara peran serta masyarakat dalam penataan Ruang .
  8. PP No. 10/2000 Tentang Tingkat ketelitian peta untuk Penataan Ruang Wilayah.
  9. PP No. 16/2004 Tentang Penatagunaan Tanah.
  10. PP No. 26/2008 Tentang RTRWN.
  11. Kepres No. 57/1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya.
  12. Kepres No. 32/1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
  13. Kepres No. 54/2008 Tentang Penataan Ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur.
  14. Permendagri No.1/2007 Tentang Ruang terbuka hijau.
  15. Keputusan Menteri Kepreswil No. 327/KPTS/M/2002 Tentang Penetapan Enam pedoman Bidang Penataan Ruang.
  16. Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No.8 Tahun 2005 Tentang Sempadan Sumber Air.
  17. Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 20006 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Prov. Jabar.
  18. Raperda Prov. Jabar Tentang RTRWP Jabar Tahun 2005.


Sektor Jasa Konstruksi :

  • UU No. 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

 

Banner
You are here